Birokrasi

Secara etimologis, birokrasi berasal dari kata Biro (meja) dan Kratein (pemerintahan) yang disintesakan berarti Pemerintahan Meja. Tentu agak lucu pengertian seperti ini, tetapi memang demikianlah hakikat birokrasi oleh sebab lembaga inilah tampak kaku yang dikuasai oleh orang-orang di belakang meja.
Di dalam pendekatan Institusional (kelembagaan), khususnya di dalam skema, tercantum lalu lintas administrasi Negara dari eksekutif turun ke Kebijakan Administrasi, lalu ke Administrasi dan yang terakhir ke pemilih. Artinya, setiap kebijakan negara yang diselenggarakan pihak eksekutif diterjemahkan ke dalam bentuk kebijakan Administrasi Negara, di mana pelaksanaan dari administrasi tersebut dilakukan oleh lembaga birokrasi. Kita mungkin mengenal badan-badan seperti Departemen, Kanwil, Kantor Kelurahan, Kantor Samsat, di mana kantoo-kantor tersebut semua merupakan badan-badan birokrasi Negara yang mengimplemantasikan kebijakan Negara dan bersifat langsung berhubungan dengan masyarakat.
Michale G. Roskin, menyebut penertian birokrasi. Bagi mereka birokrasi adalah setiap organisasi yang berskala besar yang terdiri atas para pejabat yang diangkat, di mana fungsi utamanya adalah untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh para pengambil keputusan. Idealnya, birokrasi merupakan system rasional atau struktur yang terorganisir yang dirancang sedemikian rupa guna memungkinkan adanya pelaksanaan kebijakan public yang efektif dan efisien.
Birokrasi juga dioperasikan oleh serangkaian aturan serta prosedur yang bersifat tetap. Terdapat rantai komando berupa hirarki kewenangan di mana tanggungjawab setiap bagiannya mengalir dari atas ke bawah. Selain itu, birokrasi juga disebut sebagai badan yang menyelenggarakan Pelayanan Publik. Birokrasi terdiri dari orang-orang yang diangkat oleh eksekutif, dan posisi mereka ini dating dan pergi. Artinya, mereka duduk di dalam birokrasi kadang dikeluarkan atau tetap dipertahankan berdasarkan prestasi kerja mereka. Seorang pegawai birokrasi yang malas biasanya akan mendapat teguran dari atasan, yang jika diteguran ini tidak digubris, ia kemungkinan besar akan diberhentikan dari posisinya. Namun, jika seorang pegawai menunjukkan prestasi kerja yang memuaskan, ada kemungkinan ia akan dipromosikan untuk mendapat posisi yang lebih tinggi.
Fungsi Birokrasi dan Peran Birokrasi
1 Melaksanakan pelayanan public.
2 Melaksanakan pembangunan professional.
3 Perencanaan, pengawas, dan pelaksana kebijakan
4 Alat Negara sebagai pelayan kepentingan masyarakat.
Karakteristik Birokrasi
Karakteristik birokrasi yang umum diacu adalah yang diajukan oleh Max Weber. Menurut Weber, paling tidak terdapat 8 karakteristik birokrasi, yaitu:
1 Organisasi yang disusun secara hirarkis.
2 Setiap bagian memiliki wilayah kerja khusus.
3 Pelayanan public terdiri atas orang-orang yang diangkat, bukan dipilih, di mana pengangkatan tersebut didasarkan kepada kualifikasi, kemampuan, jenjang pendidikan, atau pengujian.
4 Seorang pelayan public menerima gaji pokok berdasarkan posisi.
5 Pekerjaan sekaligus merupakan jenjang karir.
6 Para pejabat tidak memiliki sendiri kantor mereka.
7 Setiap pekerja dikontrol dan harus disiplin.
8 Promosi yang ada didasarkan atas penilaian atasan.
Ditinjau secara politik, karakteristik birokrasi menurut Weber hanya menyebut hal-hal yang ideal. Artinya, terkadang pola pengangkatan pegawai di dalam birokrasi yang seharusnya didasarkan atas jenjang pendidikan atau hasil ujian, kerap tidak terlaksana. Ini diakibatkan masih berlangsungnya pola pengangkatan pegawai berdasarkan kepentingan pemerintah.
Jika berbicara tentang birokrasi tidak terlepas dari sistem otorita .Dalam membahas mengenai otorita. Weber mengajukan 3 tipe idealnya yang terdiri dari:
1 Otorita tradisional
Otorita tradisional mendasarkan diri pada pola pengawasan di mana legitimasi diletakkan pada loyalitas bawahan kepada atasan
2 Otorita Kharismatik
Sedang otorita kharismatik menunjukkan legitimasi yang didasarkan atas sifat-sifat pribadi yang luar biasa.
3 Legal Rasional
Adapun otorita legal rasional kepatuhan bawahan di dasarkan atas legalitas formal dan dalam yurisdiksi resmi.
Ada dua pandangan dalam merumuskan birokrasi, yaitu:
a. Memandang birokrasi sebagai alat atau mekanisme.
b. Memandang birokrasi sebagai instrumen kekuasaan.
Pentingnya Birokrasi
1 Teori yang lama memandang birokrasi sebagai instrumen politik. Tetapi dalam perkembangan selanjutnya, teori tersebut ditolak, dengan menyatakan pentingnya peranan birokrasi dalam seluruh tahapan atau proses kebijakan publik.
2 Dalam membahas birokrasi ada tiga pertanyaan pokok yang harus diperhatikan:
a) Bagaimana para birokrat dipilih,
b) Apakah peranan birokrat dalam pembuatan keputusan, dan
c) Bagaimana para birokrat diperintah. Dalam hubungannya dengan pertanyaan kedua, hal pertama yang perlu disadari adalah ada perbedaan antara proses pembuatan keputusan yang aktual dengan yang formal. Dalam kenyataan birokrat merupakan bagian dari para pembuat keputusan.
3 Pentingnya peranan birokrasi amat menonjol dalam negara-negara sedang berkembang di mana mereka semuanya telah memberikan prioritas kegiatannya pada penyelenggaraan pembangunan nasional. Di negara-negara ini birokrasi berperan sebagai motor dan penggerak pembangunan. Secara khusus peranan dan pentingnya arti birokrasi tertampilkan dalam fungsinya sebagai pemrakarsa usul pembuatan kebijakan, penasihat dalam kebijakan dan sebagai inovator dan penyedia sumber.
Peran Birokrasi dalam Pemerintahan Modern
Ada 4 fungsi birokrasi di dalam suatu pemerintahan modern:
1 Administrasi
2 Pelayanan
3 Pengaturan
4 Pengumpul Informasi
Kelemahan dan Problema dalam Birokrasi
A. Kelemahan-kelemahan birokrasi terletak dalam hal:
a) Penetapan standar efisiensi yang dapat dilaksanakan secara fungsional.
b) Kecenderungan birokrat untuk menyelewengkan tujuan-tujuan organisasi.
B. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam birokrasi sebenarnya tidak berarti bahwa birokrasi adalah satu bentuk organisasi yang negatif, tetapi seperti dikemukakan oleh K. Merton lebih merupakan bureaucratic dysfunction.
C. Usaha untuk memperbaiki penampilan birokrasi diajukan dalam bentuk teori birokrasi sistem perwakilan. Asumsi yang dipergunakan adalah bahwa birokrat di pengaruhi oleh pandangan nilai-nilai kelompok sosial dari mana ia berasal. Pada gilirannya aktivitas administrasi diorientasikan pada kepentingan kelompok sosialnya. Sementara itu, kontrol internal tidak dapat dijalankan. Sehingga dengan birokrasi sistem perwakilan diharapkan dapat diterapkan mekanisme kontrol internal. Teori birokrasi sistem perwakilan secara konseptual amat merangsang, tetapi tidak mungkin untuk diterapkan. Karena teori ini tidak realistik, tidak jelas kriteria keperwakilan, emosional dan mengabaikan peranan pendidikan. Menurut pendapat Robert Presthus birokrasi tetap diperlukan. Karena ternyata birokrasi merupakan satu bentuk organisasi yang amat adaptif terhadap program-program yang berbeda. Tetapi, Warren Bennis mengantisipasi bahwa birokrasi akan berakhir 25 atau 50 tahun yang akan datang karena dua hal:
a) Ketidakmampuan birokrasi untuk menyelesaikan konflik mengenai tujuan pribadi dan organisasi.
b) Revolusi ilmu dan teknologi.


Daftar Pustaka
http://setabasri01. Blogspot.com/2009/02/birokrasi.html