KEBIJAKAN PUBLIK

KEBIJAKAN PUBLIK
A. PENDAHULUAN

Pembuatan keputusan (decision making) berada di antara perumusan kebijakan dan implementasi, akan tetapi kedua hal tersebut saling terkait satu sama lain.Keputusan mempengaruhi implementasi dan implementasi tahap awal akan mempengaruhi tahap pembuatan keputusan yang pada gilirannya, akan mempengaruhi implementasi berikutnya.Pembuatan keputusan, karena itu, bukanlah proses pasif.Keputusan adalah sebuah proses dan keputusan awal sering kali hanya merupakan sinyal penunjuk arah dorongan awal, yang nantinya akan mengalami revisi dan diberi spesifikasi.jika kita defenisikan pembuatan keputusan sebagai suatu proses penentuan pilihan, maka gagasan tentang keputusan akan menyangkut serangkaian poin dalam ruang dan waktu ketika pembuat kebijakan mengalokasikan nilai-nilai (values).Pembuatan keputusan dalam pengertian ini ada diseluruh siklus kebijakan, misalnya: keputusan mengenai apa yang bias digolongkan sebagai “problem”, informasi apa yang harus dipilih, pemilihan startegi untuk mempengaruhu kebijakan, pemilihan opsi-opsi kebijakan yang harus dipertimbangkan, pemilihan cara menyeleksi opsi, dan pemilihan cara-cara mengevaluasi kebijakan-kebijakan.Pada masing-masing poin tersebut terdapat proses pembuatan keputusan.Beberapa keputusan melibatkan alokasi nilai dan distribusi sumbeer daya melalui perumusan kebijakan, atau melalui pelaksanaan program.Karenanya pembuatan keputusan etrjadi di arena dan level yang berbeda-beda.Pada satu level ada keputusan oleh actor kebijakan tinggi (high policy actor) untuk membuat kebijakan kesehatan nasional atau kebijakan dalam bidang ekonomi.Pada level lainnya ada keputusan dari actor lain.Beberapa keputusan lebih signifikan ketimbang keputusan lainnya, dan beberapa keputusan lain kurang signifikan dibandingkan keputusan lainnya.Pemerintahan modern harus dilihat sebagai aktivitas penyusunan kebijakan yang kompleks dan berlapis-lapis, dimana penyusunan ini dilakukan dibanyak titik yang berbeda-beda.Dalam rangka pengambilan keputusan dari sebuah kebijakan terdapat berbagai factor yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan.Di bawah ini akan dijelaskan beberapa factor yang menghambat proses pembuatan keputusan.

B. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PEMBUATAN KEPUTUSAN DARI KEBIJAKAN
Terdapat beberapa pendekatan yang menjadi factor yang mempengaruhi pembuatan keputusan, antara lain:
1. Pendekatan Kekuasaan
Model kekuasaan (power) memandang pembuatan keputusan sebagai sesuatu yang dibentuk dan ditentukan oleh struktur kekuasaan: kelas, orang kaya, tatanan birokratis, dan tatanan politik, kelompok penekan, dan kalangan professional atau ahli pengetahuan teknis.Enam macam pendekatan kekuasaan dalam pembuatan keputusan:
 Elitisme: berfokus pada cara kekuasaan dikonsentrasikan
Model proses kebijakan elitis berpendapat bahwa kekuasaan terkosensentrasi ditangan sebagian orang atau kelompok.Menurut model ini pembuatan keputusan adalah proses yang dilaksanakan demi keuntungan elit-elit tertentu.Sebagai sebuah model pembuatan keputusan, tujuan elitism didasarka pada analisis terhadap cara dunia riil berjalan.Dikatakan bahwa dalam dunia riil ada pihak-pihak yang berada diatas yang memegang kekuasaan dan ada massa yang tidak memegang kekuasaan.Model ini berasal dari ilmu social modern, yakni berakar pada pendapat seorang ahli yaitu Karl Marx, yang berpendapat bahwa elitisme adalah sesuatu yang tak bisa dihinda; masyarakat tanpa kelas adalah mitos, dan demokrasi tal lebih adalah sekedar pura-pura.Demokrasi juga dapat dilihat sebagai sebentuk politik, dimana elit-elit politik bersaing untuk mendapatkan suara dari rakyat guna mengamankan legitimasi kekuasaan.
 Pluralisme: berfokus pada cara kekuasaan didistribusikan
Dalam mengkaji kebijakan public, kaum pluralis cenderung mengasumsikan kebijakan public pada dasarnya adalah hasil dari persaingan bebas antara ide dan kepentingan.Kekuasaan dianggap didistribusikan secara luas dan system politik sangat teratur sehingga proses politik pada esensinya dikendalikan oleh tuntutan dan opini public.Di wilayah pluralis, partisipasi dalam permainan politik etrbuka untuk semua orang, akan tetapi pandangan demokrasi liberal ini ditentang karena banyak pihak yang beranggapan tidak selalu benar bahwa orang dengan kebutuhan yang banyak akan paling aktif berpartisipasi dalam pentas politik.Barang siapa yang menentukan permainan apa yang akan berlaku maka ia berhak menentukan siapa yang ikut dalam permainan politik itu sendiri.

 Marxisme: berfokus pada konflik kelas dan kekuasaan ekonomi
Gagasan bahwa problem dan agenda adalah satu set dalam satu dimensi yang tidak bisa diamati secara behavioral adalah gagasan yang bisa dijumpai dalam teori-teori yang lebih luas, yang bisa kita sebut teori mendalam.Teori mendalam ini menyatakan bahwa pelaksanaan kekuasaan dalam mendefenisikan problem dan menetapkan agenda adalah sesuatu yang terjadi di tingkat yang lebih dalam ketimbang yang kita lihat dipermukaan atau di level keputusan.
 Korporatisme: berfokus pada kekuasaan kepentingan yang terorganisir
Korporatisme adalah istilah yang berasal dari abad pertengahan dan dalam gerakan fasis pada periode antar perang dunia.Istilah ini mengandung teori tentang masyarakat yang didasarkan pada pelibatan kelompok-kelompok dalam proses pembuatan kebijakan Negara sebagai mode untuk mengatasi konflik kepentingan.Akan tetapi sebagai kerangka analitis yang dikennal sebagai neo-korporatisme telah ternoda, lebih banyak ketimbang konsep lainnya.Istuilah ini menjadi teori popular pada 1970-an dan 1980-an sebagai explanatory, dan mungkin yang lebih signifikan sebagai alat yang dipakai para politisi dan kelompok lainnya.
 Profesionalisme: berfokus pada kekuasaan kalangan professional
Perhatian utama dalam analisis kebijakan kontemporer adalah sejauh mana elit professional mendapatkan kekuasaan dalam pembuatan keputusan dan dalam implementasi kebijakan public di dalam demokrasi liberal.Aliran liberal, khususnya, mengkritik cara dimana pertumbuhan big government membuat pembuatan keputusan menjadi dikuasai oleh kelompok professional yang lebih tertarik pada pengambilan keuntungan dan kepentingan mereka sendiri ketimbang kepentingan public yang mereka layani.
 Teknokrasi: berfokus pada kekuasaan pakar teknis.
Model pembuatan keputusan ini menganggap masyarakat sebagai entitas yang bergerak menuju aturan berdasarkan rasionalitas ilmiah.Model ini adalah ide-ide yang banyak diexplorasi dalam fiksi sains, dan merupakan tema esensial dari para filsup.Model ini menopang teori manajemen.Sebagai gerakan social, teknokrasi muncul di AS sebelum perang dunia pertama.Pada periode antara dua perang dunia, kampanye mendukung agar masyarakat diatur secara rasional.

2. Pendekatan Pilihan Publik

a) Ilmu Pilihan Publik
Para ahli teori kekuasaan birokrasi dalm proses pembuatan keputusan mengatakan bahwa salah satu karakteristik utama dari negara modern adalah cara dimana kekuasaan birokratis, atau teknokratik, semakin bertambah dengan melayani kepentingan “dirinya sendiri” daripada melayani kepentingan public.Fokus pada birokrasi sangat penting untuk menganut aliran pilihan public (public choice), yang ide-idenya sangat berpengaruh dalam penentuan agenda politik pada akhir 1970-an.Asal-usul pendekatan ini bisa ditemui dalam karya Gordon Tallock dan Anthony Dawson.Perhatian mereka adalah pada alasan dan motivasi dari agen-agen administrative dan departemen pemerintahan.Sebagai aliran teori, pengaruh mereka terhadap agenda politik, terutama di Inggris dan AS, tidak bisa diremehkan.Alasan dibalik pengaruh ini adalah fakta bahwa argument pilihan public tentang ketidakefisienan dan pembengkakan birokratis telah didukung oleh think thank partai-partai politik.Karya Gordon Tullock umumnya dianggap sebagai kontribusi paling awal untuk pendekatan pilihan public.
b) Alternative untuk Model Pilihan Publik
Teori pilihan public sangat mempengaruhi teori dan praktik kebijakan public.Akan tetapi, ada beberapa kerangka alternative untuk menganalisis jenis-jenis isu yang menjadi perhatian teoritis pilihan public.Dalam makalah ini terdapat tiga pendekatan tentang alternative untuk model pilihan public:
 Teori Manajemen
 Model pembentukan Biro
3. Pendekatan Institusional

Pendekatan kebijakan sebagian besar berkembang dari kekecewaan terhadap pendekatan yang murni pada politik, yakni dari segi eksekutif, legislative, dan konstitusi.Kotak hitan David Easton memberikan prosfek analisis yang melihat pada politik dan kebijakan dengan cara yang mengabaikan institusi dan konstitusi dan lebih menitikberatkan pada proses kebijakan secara keseluruhan.Akan tetapi, belakangan muncul kesadaran akan arti penting penempatan kebijakan public dalam konteks institusi.Dalam makalah ini dispesifikasikan tiga kerangka analisis institusional:
 Institusionalisme sosiologis
 Institusionalisme ekonomi
 Institusionalisme politik
Kerangka pertama adalah sezaman dengan fungsionalisme structural David Easton.Perhatiannya melampaui struktur formal dari institusi-institusi dan mengkaji apa yang institusi lakukan atau apa fungsinya, dan bagaimana mereka menjalankan fungsi itu dalam realitas, yang berbeda dengan gagasan tipe rasional.Sebagai sebuah pendekatan, kerangka ini orientasinya empiris dan penyampaian gagasannya melalui studi kasus yang mudah difahami, bukan dengan model teoritis yang biasa dipakai dalam teori ekonomi.Institualisme sosiologis lebih memilih pendekatan historis untuk studi kasus, dan berbeda dengan institualisme ekonomi yang lebih focus pada institusi perusahaan.Di lain pihak, instutusi ekonomi berkembang dari teori-teori perusahaan yang aplikasinya utamanya dalan hal analisis ekonomi.Ada beberapa upaya untuk mengaplikasikan teori-teori tersebut untuk pembaruan institusi politik maupun kebijakan public.Pendekatan yang berasal dari arah lain, seperti teori hubungan antara masyarakat dan Negara, dan konsekuensinya defenisi institusi mereka berbeda.Jadi, meski mereka bersama-sama menitikberatkan pada soal institusi, namun mereka berbeda dalam hal lain, seperti apa makna dari konsep institusi itu sesungguhnya.Masing-masing memberikan pandangan yang berbeda tentang bagaimana institusi membentuk cara pengambilan keputusan, dan khususnya dalam institualisme ekonomi, tentang bagaimana institusi itu disusun agar bisa berfungsi secara efisien.


DAFTAR PUSTAKA

 Parsons, Wayne. 2006. Public Policy: Pengantar Teori dan Analisis kebijakan. Jakarta: KENCANA